PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan)

Layyin Mahfiana

Abstract


Adanya kesamaan (equality) hak dalam berbagai aspek sosial, tanpa
diskriminasi/membedakan jenis kelamin (gender) merupakan konsep yang ada di
dalam negara hukum. Di Indonesia, sebagai negara hukum memilikihak
konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara
yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini mencoba mengurai
sejauhmana konsekuensi pelaksanaan aturan perundang-undangan di tingkat
pemerintah daerah yang meminimalisir adanya diskriminasi terhadap perempuan
dan melibatkan perempuan di dalam berbagai sektor pembangunan. Terdapat
beberapa program di tingkat pemerintah daerah yang telah dilaksanakan, hanya saja
di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Untuk mewujudkan
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kerjasama antara berbagai dinas di
dalam pemerintahan daerah sangat diperlukan, begitu juga kerjasama antara
pemerintah daerah bersama legislatif dan beberapa lembaga non pemerintah
(NGO).
Kata Kunci: Diskriminasi, Kebijakan, Perempuan


Full Text:

Untitled


DOI: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Layyin Mahfiana

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Al-Adl was Indexed by:

Organized by : Fakultas Syariah
Published by : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Kec. Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
phone. +62401-3193710
Fax. +62401-3193710
Email: [email protected]

View My Stats