Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
Abstract
This study will discuss the process of establishing the regional regulations of Muna regency, especially the constraints. The results indicate that the establishment of regional regulations of Muna is based on DPRD Regulation Number 1/DPRD/2014 concerning the Rules of Procedure for the Muna Regency, which DPRD begins with the planning, drafting, discussion, stipulation, enactment, dissemination and evaluation of regional regulations. The formation of regulations in Muna Regency only follows procedural stages but is not substantially regulated regarding the necessity of academic manuscripts and community participation and not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2014 in legal substance, structure, and culture, such as it is not clearly regulated the necessity of making academic texts; lack of human resources; lack of community participation, universities and other parties in the process of establishing regional regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Chandraningrum, Dewi. “Perda Sharia and the Indonesian Women's Critical Perspectives', Paper presented to Perda Syariah (New Arbitrary against Women in Indonesia: Perda Sharia and Women's Right, Bremen, Germany, 11 November 2006.
Danusastro, Sunarno. Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012: 642-660.
Fauzan, Muhammad. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press, 2006.
Hamidi, Jazim. “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah1 (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)”. Jurnal Hukum No. 3, Vol. 18 Juli 2011: 336-363.
Huda, Ni’Matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009.
Ibrahim, Anis. “Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur”, Disertasi di Uniersitas Diponegoro Semarang, 2008.
Kurnia, Mahendra Putra, dkk, Pedoman Naskah Skademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik), (Yogyakarta, Kreasi Total Media (KTM), 2007).
Marpaung, Heri Wahyudi. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, Juni 2011: 29-50.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996.
Mutik, Kemilau. “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah”. Tesis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
Piliang, Indra J, dkk. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
Ratu, Frederick Afridus dan Argo Pambudi, Implementasi Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
Saragih, Tomy M. “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan”, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011: 11-20.
Setyadi, Bambang. “Pembentukan Peraturan Daerah”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007: 1-17.
Tricahyo, Ibnu “Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik”, Makalah tidak dipublikasikan, 2005.
Undang-Undang;
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 1/ DPRD/ 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna.
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/ai.v13i2.1052
Copyright (c) 2018 Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
