KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DAN KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Abstract
Kebijakan pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang mendasar. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya transfer ke daerah dan dana desa yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada dana alokasi umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. DAU pada dasarnya bersifat “Block Grant”, Permasalahan dari melencengnya arah dan tujuan dari DAU ikut berimplikasi terhadap daerah yang hampir menggantungkan lebih dari setengah pendapatan asli daerahnya dari DAU. Setiap tahunnya dana alokasi umum seharusnya memberikan bantuan agar daerah yang kekurangan bisa terbantu. Akan tetapi hal ini justru memberikan dampak negatif berupa ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dalam memenuhi pendapatan daerahnya. Hal ini justru melenceng dari kemandirian daerah dalam mengelola dan memperoleh sumber keuangannya.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Buku
Bahrul Elmi, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta.
Tri Suhendra Arbani, Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Penundaan Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 2016 Di Kabupaten Pangkep. diss. Universitas Gadjah Mada, 2018.
Jurnal
Hendra Kusuma, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.9 No. 1.
Tri Suhendra Arbani, "Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 1.2 2019.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
Website
Edi Suwiknyo, https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/9/928193/desentralisasi-fiskal-belum-optimal-ketergantungan-daerah-ke-pusat-masih-tinggi, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.
Yoga Nurdiana Nugraha, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/, diakses pada tanggal 12 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1679
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Tri Suhendra Arbani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Organized by : Fakultas Syariah
Published by : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Kec. Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
phone. +62401-3193710
Fax. +62401-3193710
Email: [email protected]