Author: user

Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri
di Indonesia : Perspektif Filsafat Hukum Islam

Abdul Aziz Harahap
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
abdaziz200@gmail.com
Athoillah Islamy
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract
Behind the pro-contra polemic of imposing castration legal sanctions for criminals of pedophilia in Indonesia, there is a dilemma for doctors as a profession that is considered to have medical competence and is worthy of being executors. This is due to the principle of maintaining the safety of human souls and the prohibition of taking action that endangers the lives of others in the code of ethics for the medical profession. The research seeks to present the perspective of Islamic legal philosophy in analyzing the arguments in the rejection of the Indonesian Doctors Association (IDI) as the executor of the punishment for castration. This research is a qualitative research in the form of literature review. This type of legal research is included in the category of philosophical normative Islamic law research with the approach of Islamic law principles (qawaid fiqhiyah). This research concludes that the principle of not endangering the safety of others in the medical profession is parallel to the rules of Islamic law (fiqh) which reads al-dhororu yuzaalu (fade must be eliminated). However, the provisions of the fiqh rule are not absolute. It means that under certain conditions, the act of harming someone is allowed in order to create public benefit (al-maslahat al-ammah) in human life. as well as the role of executor in the application of qishas and had punishments.
Keywords : Rejection of doctors, executors, castration, Islamic law.
Abstrak
Di balik polemik pro-kontra pemberlakukan sanski hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia, terdapat dilema tersendiri bagi kalangan dokter sebagai profesi yang dipandang memiliki kompetensi medis dan layak sebagai eksekutor. Hal demikian disebabkan terdapat prinsip menjaga keselamatan jiwa manusia dan larangan melakukan tindakan yang membahayakan jiwa orang lain dalam kode etik profesi kedokteran. Penelitian berupaya menghadirkan perspektif filsafat hukum Islam dalam menganalisa argumen dalam penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor sanksi hukum kebiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Jenis penelitian hukum ini masuk kategori penelitian hukum Islam normatif filosofis dengan pendekatan kaidah hukum Islam (qawaid fiqhiyah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip tidak membahayakan keselamatan orang lain dalam tugas profesi dokter paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi al-dhororu yuzaalu (kemudaratan harus dihilangkan). Namun ketentuan kaidah fikih tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya dalam kondisi tertentu tindakan membahayakan seseorang diperbolehkan demi mewujudkan kemaslahatan publik (al-maslahat al-ammah) dalam kehidupan umat manusia. seperti halnya peran sebagai ekskutor dalam penerapan hukuman qishas dan had.  
Kata Kunci : Penolakan dokter, Eksekutor, Kebiri, Hukum Islam.

 

A.	Pendahuluan
Kurang beratnya bentuk sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) menjadi salah satu penyebab maraknya fenomena kejahatan pedofilia di tengah masyarakat. Kondisi demikian tidaklah mengherankan jika masyarakat menuntut sanksi hukuman yang berat bagi pelakunya. Keberadaan sanksi hukum kebiri kimia misalnya, merupakan bentuk sanksi yang banyak diusulkan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan di pelbagai negara, sanksi kebiri kimia (chemical castration) telah diberlakukan. Dari sini dapat dikatakan pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia telah menjadi fenomena global

Krismiyarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual Yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi” Jurnal Media Hukum, Vol.22 No.2 (2015): 233; Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPHAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), 1.

Zachary Edmonds Oswald, “Off with His”: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences,” Michigan Journal of Gender and Law, Vol. 9, Issue 2 (2013): 472.

Dalam konteks Indonesia sendiri, pemberian sanksi hukum kebiri kimia pertama kali diusulkan Asrorun Ni’am Sholeh selaku ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada bulan Mei Tahun 2015. Menurut Asrorun Ni’am, hukuman berupa kebiri secara kimia merupakan opsi sanksi hukum yang tepat bagi pelaku kejahatan pedofilia. Hal demikian disebabkan fungsi dari bahan kimia tersebut dapat melemahkan hasrat seksual bahkan mampu menghilangkan hasrat seksual, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pelaku. Atas dasar inilah, KPAI mengusulkan pada pemerintah agar mengamendemen UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perlindungan anak Tahun 2002 agar diperberat sanksinya melalui sanksi hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. 

Suntik antiandrogen merupakan bentuk kebiri kimiawi. Suntikan tersebut akan dilakukan dengan memasukkan bahan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak, bahan kimia tersebut atau antiandrogen di masukkan kedalam tubuh dengan suntikan ataupun pil yang diminum. Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration)Bagi Pelaku Kejahatan Anak Di Indonesia,1.

Pedophilia merupakan sebutan bagi orang yang berulang kali melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak  prepubertas. Baca Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (Pedophilia)”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.2 (2007): 83.

http://www.KPAI.go.id/berita/asrorun-niam-sholeh-setidaknya-UU-kebiri-ini-bikin-efek-jera-bagi-pelaku-kejahatan-seksual di akses pada hari kamis 14 september 2017 pukul 19:24 WIB

Lebih lanjut pada oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan PERPPU atas sanksi hukuman kebiri kimai bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sampai kemudian pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo meminta menteri PPPA agar memproses dan melakukan finalisasi draf PERPPU atas pemberatan hukuman pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berupa pengebirian kimiawi dengan tanpa menghilangkan sanksi hukum penjara. Selanjutnya, pada tanggal 12 oktober 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang kini telah dibukukan menjadi UUNo. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lihat http://peraturan.go.id/UU.html, di akses pada tanggal 06/02/2017, pukul 22:10 WIB.

Namun di balik pengesahan UU No.17 tahun 2016 terkait penerapan hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia, terdapat dilema tersendiri di kalangan Dokter sebagai profesi yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan menemui dilema, yakni terkait tinjauan etik kedokteran terhadap pelaksanaan hukum kebiri tersebut. Sampai pada akhirnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan fatwa atas penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri. Hal demikian dilandasi atas argumen bahwa tindakan pemberian sanksi kebiri dipandang sebagai perbuatan yang mencederai sumpah profesi seorang dokter. Terlebih efektivitas kebiri juga sejatinya masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerima sanksi hukuman kebiri.

Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,”Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, No.2 (2018):  67.

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menganalisis isi fatwa penolakan IDI sebagai eksekutor kebiri melalui perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi perspektif hukum Islam terkait polemik impelementasi sanksi kebiri bagi kejahatan pedofilia, khususnya di Indonesia.

B.	Literature Review
Penulis menyadari bahwa sejak disahkan UU No 17 tahun 2016 terkait pemberian sanksi hukum kebiri bagi kejahatan pedofilia, banyak ditemukan penelitian yang mengkaji tema sanksi hukum kebiri dalam pelbagai fokus masing-masing. Hanya saja penelitian yang fokus pada aspek polemik penolakan peran dokter sebagai eksekutor hukuman kebiri masih dapat dikatakan relatif sedikit. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini akan diuraikan berbagai penelitian trerdahulu yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan dalam penelitian ini.
Diawali oleh Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,” Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa tugas, fungsi dan wewenang para dokter, yakni  penyembuhan dan penghormatan hidup manusia. Oleh sebab itu, keberadaan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 menunjukan keberadaan tugas yang bertentangan dengan penyembuhan seperti halnya peran sebagai eksekutor hukuman kebiri bukanlah tugas profesi dokter. Penelitian ini menggunakan sudut pandangn etika profesi kedokteran.

Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,”Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, No.2 (2018).

Kemudian penelitian Kodrat Alam (2020) yang berjudul “Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran dokter forensik (kedokteran kehakiman) hanya dibatasi pada peran dan bantuan tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. Dalam konteks ini, peran dokter forensik sebagai ahli di bidang kedokteran kehakiman yang dapat dimintakan pendapat dan keahliannya untuk  membuktikan telah terjadi tindak pidana yang menyangkut keselamatan tubuh dan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, secara regulasi, peran dokter forensik tidak masuk sebagai eksekutor dalam pemberian sanksi kebiri kimia. Sebagaimana penelitian Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman (2018), penelitian Kodrat Alam ini masih cenderung menggunakan pendekatan etika profesi dalam melihat peran dokter ketika dijadikan sebagai eksekutor hukuman kebiri.

Kodrat Alam, “Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”Jurnal Hukum Unissula, Vol.36, No.2 (2020).

Berikutnya, penelitian Saharuddin Daming (2020) yang berjudul “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM.” Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa jika penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas ketersediaan perannya sebagai eksekutor hukuman kebiri telah memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka sebagai alternatif, eksekutor hukuman kebiri dapat dilaksanakan oleh pihak kedokteran kepolisian (Dokpol) atau perawat professional yang ditunjuk langsusng oleh jaksa pelaksana putusan pengadilan. Penelitian Saharuddin Damin ini mencoba menggunakan lintas perspektif, yakni medis, hukum dan HAM. Namun perspektif hukum yang digunakan sebagai pendekatan yakni hukum positif, bukan hukum Islam.

Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM” Supermasi Hukum, Vol.9, No.1 (2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ari Purwita Kartika, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri (2020) dengan judul “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia,” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan antara  pemberlakuan kebiri kimia dengan etika profesi kedokteran disebabkan tidak adanya petunjuk teknis kebiri kimia. Oleh karena itu, pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus melakukan rekonstruksi regulasi pelaksanaan kebiri sanksi kimia agar jelas sehingga tidak berbenturan dengan aturan lain. Penelitian ini cenderung fokus pada upaya merekonstruksi regulasi terkait aturan pelaksanaan hukuman kebiri agar tidak bertentangan dengan aturan lain yang ada. 

Ari Purwita Kartika, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri,“Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 27 (2020)

Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini (2020) dengan judul penelitian “Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia,” Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa kewenangan eksekutor sanksi hukum kebiri kimia sejatinya  merupakan  kewenangan  Jaksa  sebagaimana yang telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  6  huruf  a  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut secara tegas menyatakan Jaksa sebagai pejabat  yang  diberi   wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, Jaksa dapat mendelegasikan wewenang kepada dokter untuk menjalaskan tugas sebagai eksekutor hukuman kebiri. Penelitian ini menggunakan sudut pandang ketentuan hukum pidana di Indonesia terkait kewenangan dokter sebagai eksekutor  Dalam Penerapan Hukuman Kebiri.

Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini, “Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia,”Jurnal Akrab Juara, Vol.5, No.3 (2020).

Berbeda dengan pelabagai penelitia di Atas, penelitian Ini berupaya fokus pada aspek substansi isi fatwa penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiri yang termaktub dalam  Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

C.	Metode Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (library research). Jenis penelitian hukum ini dapat dimasukan dalam penelitian hukum normatif filosofis. Objek utama penelitian ini, yakni pelbagai pertimbangan penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebaga eksekutor sanksi hukum kebiri kimia. Sumber data utama yang digunakan yakni Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) No. 1 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan, yakni pelbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti yang menjadi fokus pembahasan. Pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan filsafat hukum Islam berupa kaidah-kaidah induk hukum Islam (al-qawaid al-fiqhiyah alasasiyah). Sementara itu, sifat pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam aplikasinya, yakni mendiskripsikan pelbagai objek data utama. Kemudian dianalisis sekaligus diidentifikasi melalui teori analisis yang digunakan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif  tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6. Adapun contoh penelitian pustaka (library research), antara lain penelitian terhadap kitab suci, buku ilmiah, peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Baca Panduan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo (Semarang : Pascasarjana UIN Walisongo, 2018), 35.

Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, maupun studi dokumenter. Hal demikian disebabkan penelitian hukum normatif dilakukan pada objek penelitian hukum yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi (Bandung : Alfabeta, 2017), 27.

D.	Hasil dan Pembahasan
D.1. Paradigma al-Qowaid al-Fiqhiyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam
Penting disadari bahwa keberadaan  pendapat hukum  Islam (fikih) terkait sebuah persoalan (kasus) seringkali bersifat tidaklah tunggal  kendatipun berpijak  pada landasan normatif  nas  yang sama, baik itu al-Qur’an maupun Hadis. Terlebih ketika menyangkut hukum persoalan yang tidak disinggung secara eksplisit dalam nas, seperti halnya pelbagai perkembangan kasus hukum di tengah masyarakat modern yang senantiasa dinamis dan kompleks.  

Athoilllah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesi,” Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2021):50.

Untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum Islam yang senantiasa berkembang dan tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nas, dibutuhkan peran ijtihad dengan menggunakan pelbagai kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadis. Dalam konteks ini, selain ushul fikih, keberadaan al-qawaid al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) merupakan perangkat metodologis yang penting dan urgen dalam merespon problematika hukum Islam modern yang senantiasa berkembang.

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011), 137.

Perlu diketahui bahwa Qawaid Fiqhiyyah itu berbeda dengan Qawaid Ushuliyyah. Dikarenakan qawaid ushuliyyah merupakan kaidah universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian dan ruang lingkupnya. Sementara qawaid fiqhiyyah merupakan qawaid aghlabiyyah (kaidah mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya.Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam,” al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol.3,No.1 (2020): 104.

Pada pelbagai literatur kajian qawa‟id fiqhiyah dijelaskan bahwa klasifikasi kaidah fiqh secara umum dibagi ke dalam tiga tingkatan. Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (al-qawaid al-asasiyah). Disebut sebagai kaidah fikih induk, karena keberadaan  pelbagai kaidah caban dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga,kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.  Dalam sub pembahasan ini akan diuraikan lima kaidah fikih induk (al-Qowaid al-Fiqhiyah al-Asasiyah) yang dijadikan sebagai teori analisis dalam penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Palembang : Noerfikri, 2019), 41.

Kaidah pertama, al-umuuru bi maqasidiha (semua perkara bergantung pada tujuannya /niatnya). Penting disadari bahwa fungsi niat, dapat menjadi penentuan (at-ta‟yin) spesifikasi atau kekhususan suatu perbuatan. Menurut Toha Andiko, maksud dari kaidah pertama ini, yakni hukum yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan mengacu pada apa yang menjadi tujuan dari pelakunya. Sementara itu, definisi global dari kaidah pertama tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Imad ‘Ali Jum‘ah, yakni pelbagai hukum shari‘at atas perbuatan setiap mukallaf bergantung pada tujuan dan niatnya, sehingga perbuatan tersebut hukum dapat ditentukan.

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, 44.

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, 30.

Darmawan, Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah (Surabya :Revka Prima Media, 2020),6

Kaidah Kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak (sebuah keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan). Kaidah kedua ini menunjukan bahwa keberadaan ketentuan hukum yang sudah ada  tidak dapat dihilangkan dengan adanya sebuah keraguan. Penting diketahui bahwa yang dimaksud dengan term al-yaqin (yakin) dalam isi kandungan hukum kaidah kedua ini, yakni sesuatu yang pasti berdasarkan atas pemikiran mendalam atau dalil. Sedangkan yang dimaksud asy-syakk (ragu), yakni sesuatu yang belum pasti (mutaraddid). Dengan kata lain, antara adanya dan tidak adanya, sehingga sulit dipastikan mana yang lebih kuat.  Jika dipahami lebih mendalam, kaidah kedua di atas memuat maksud hukum bahwa pada dasarnya keyakinan atas ketentuan hukum yang lebih kuat, maka tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak jelas atau tidak pasti atau hal yang meragukan, kecuali oleh keyakinan kuat atas ketentuan hukum yang lain.

Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam,”108.

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, 56.

Darmawan, Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, 12.

Kaidah ketiga, al-taisir tajlibul masyaqqoh (kesukaran dapat menimbulkan kemudahan). Maksud dari kaidah ketiga ini yakni kondisi kesukaran (masaqqoh) yang dialami oleh mukallaf dalam menjalankan suatu ibadah, maka dalam kondisi tersebut ia dapat menerima keringanan yang berupa ketentuan hukum lain. Kesulitan atau kesukaran yang dimaksud, yakni jika suatu ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif (bahaya), baik kepada badan, jiwa, maupun harta mukallaf, maka dalam kondisi tersebut mendapat keringanan yang disebut dengan istilah rukhsah  Terdapat beberpah hal yang dapat menjadi sebab mendapatkan keringanan ketentuan syariat, antara lain, kondisi pererjalanan (safar) yang tidak melanggar syariah, kondisi sakit (maradh), kondisi lupa (nisyan), kondisi terpaksa (ikrah), kondisi tidak tahu (jahl).

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, 89-90.

Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam,”109.

Kaidah keempat,  aldhororu yuzaalu (kemudaratan harus dihilangkan). Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Maksud dharar  dalam kaidah keempat ini, yakni kondisi darurat (emergensi) yang dapat menimbulkan bahaya atau mengancam keselamatan hidup manusia. Namun demikian penting diketahui bahwa kerusakan (kemudharatan) yang diizinkan oleh agama seperti qishas, diyat, dan had tidak di kategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena demi mewujudkan kemaslahatan.

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, 56.

Darmawan, Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, 36.

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, 111.

Kaidah kelima, al-adat muhakkamah (keberadaan adat dapat menjadi pijakan hukum). Menurut Al-Zarqa sebagaiamna yang dikutip Toha Andiko, suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum (`adat al-`am) atau yang secara khusus (`adat al-khash) dapat menjadi pijakan dalam penetapan hukum syar`i selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam nash. Contoh dari `adat al-`am adalah kebiasaan melakukan akad jual beli dengan pemesanan, mandi di tempat pemandian umum yang berbayar tanpa dibatasi waktu, dan lainnya. Sedang contoh `adat al-khas,yakni kata ”daging” dalam konteks masyarakat Indonesia tidak termasuk ikan, padahal secara bahasa ikan juga termasuk dalam kategori daging.

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, 141.

Keberadaan lika kaidah fikih induk di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengurai objek inti yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

D.2. Polemik Pro Kontra Sanksi Hukuman Kebiri di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan sanksi hukuman kebiri bagi kejahatan pedofilia telah menimbulkan pro kontra. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) misalnya, sebagai pihak yang mendukungnya berargumen pada tiga alasan. Pertama, sanksi yang ada selama ini dalam UU No. 23 Tahun 2002 belum memberikan efek jera pada pelaku kekerasan. Kedua, sudut pandang HAM yang memprioritaskan pemberatan sanksi pelaku cenderung mengabaikan aspek tanggung jawab pelaku terhadap korban. ketiga, pada pelbagai negara telah diberlakukan sanksi kebiri sebagai bentuk pencegahan dan penjeraan, bukan bersifat pembalasan.

John F. Stinneford, “Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity” Spring, Vol. 3, Issue.3 (2006): 567-568.

Ediwarman, “The Human Rights Protection in The Process of Justice,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, No.1 (2000): 20.

Terdpat 20 negara yang telah menerapkan sanksi hukuman kebiri di antaranya 9 negara Eropa, 9 negara bagian Amerika, 1 negara Amerikalatin dan 1 negara di Asia Tenggara Kesembilan negara Eropatersebut adalah Inggris, Rusia, polandia,Republik Ceko, Jerman,Denmark, Spanyol dan Swedia. Sedangkan sembilan negara  bagian  Amerikaadalah California, Florida, Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas  dan Wisconsin. Satu negara Amerikalatin yang memberlakukan  hukuman  kebiri adalah Argentina, dan satu negara di asia adalah Korea SelatanSupriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Anak Di Indonesia, 4-10.

 Di samping dukungan sebagaimana di atas, terdapat juga pelbagai pihak yang menolaknya. Sebagaiaman yang dilontarkan Firman Soebagyo selaku wakil ketua DPR RI. Firman menyatakan penolakannya terhadap PERPPU secara tidak langsung, karena sebua regulasi tidak boleh berlandaskan atas sikap emosional semata dan sebuah regulasi harus memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Firman menambahkan agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebiri kimiawi sebagai hukuman agar tidak bertentangan dengan HAM. Selain Firman, Fauzia, selaku anggota KOMNASHAM juga memberikan tanggapan terhadap sanksi bagi pelaku kejahatan pedofilia. Menurutnya, kebiri bukan merupakan perbuatan yang manusiawi dan penjatuhan hukuman ini hanya untuk membalas dendam terhadap pelaku. Penolakan juga muncul dari Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten lebak dengan menyatakan bahwa sanksi hukum kebiri kimia tidaklah tepat, disebabkan pemberlakuan hukum kebiri tidak menjamin berakhirnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Firman Soebagyo mengatakan bahwasanya hukum RUU penghapusan kekerasan seksual tidak akan bertentangan dengan PERPPU perlindungan anak karna RUU yang dimaksud merupakan bagian dari kategori umum “lex generalis” http://www.cnnindonesia.com/politik/20160526202106-32-133705/cakupan-rUU-kekerasan-seksual-lebih-luas-dari-perppu-kebiri/

Wawancara kepada anggota KOMNAS HAM yang berwenang dalam bidang pengkajian dan penelitian, pada hari kamis 23 februari 2017 pukul 13.00 WIB. Lihat juga Debat TV One “Kebiri Menanti Predator Anak”, hari Jumat, tanggal 17-02-2017, pukul 16:36 WIB, di akses dari https://www.youtube.com/watch?v=W1jks0TuMfU.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/11/o8lopx377-mui-lebak-tak-setuju-hukuman-kebiri-ini-alasannya diakses kamis 23 februari 2017 pukul 19.00 WIB

Lebih lanjut, pelbagai organisasi HAM menyatakan keprihatinan atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi problem maraknya kasus kejahatan pedofilia. Mereka menuturkan perlunya penanganan yang multi dimensi terhadap korban kejahatan pedofilia, yakni tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum pidana semata, melainkan harus terdapat pendektan sistem yang sinergis dan holistik, baik dalam bentuk upaya preventif maupun penanggulangan yang efektif. 
Setidaknya terdapat beberapa alasan yang memicu penolakan organisasi HAM untuk terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. Pertama, tidak adanya sanksi hukum kebiri dalam sistem pidana nasional (sistem hukum Indonesia). Kedua, sanksi hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum internasional yang telah dirativikasi kedalam hukum nasional. Di antaranya kovenan hak sipil dan politik (ICCPR), konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi hak anak (CRC). Dalam berbagai kovenan tersebut dinyatakan segala bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih bentuk kebiri kimiawi ditujukan untuk membalas dari hasil perbuatan dengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. Ketiga, segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan manifestasi dari hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, yang dengannya hukuman kebiri tidak menyasar pada akar permasalahan yang sesungguhnya.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Anak Di Indonesia, 6.

Berpijak pada polemik pro kontra terhadap pemberlakuan kebiri kimiawi sebagaiaman uraiain di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki argumen. Dengan kata lain, masing-masing memiliki basis paradigmatik atas pandangannya. Bagi kelompok yang pro pemberlakuan sanksi hukuman kebiri, disebabkan kerugian korban kekerasan seksual tidak mungkin dikembalikan oleh pelaku kekerasan seksual. Oleh karenannya, perlu sanksi hukuman yang memiliki efek jera. Sedangkan bagi kelompok  yang kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimiawi berargumen bahwa pemberian sanksi tersebut bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional dan HAM. Selain itu, sanksi hukuman kebiri tersebut tidak memiliki arah bagi kemaslahatan korban.

D.3. Menakar Argumen Penolakan Peran Dokter sebagai Eksekutor Kebiri dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam.
Terjadinya pro kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri tidak hanya terjadi pada wilayah respon publik secara umum sebagaimana telah diuraiakan sebelumnya, melainkan juga pada aspek eksekusi atau praktik implementasi sanksi hukuman tersebut menuai penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  Penolakan tersebut dapat dilihat dalam fatwa penolakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiri yang termaktub pada Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia. Dalam sub pembahasan ini, penulis akan menganalisa isi substansi fatwa tersebut, khususnya terkait pelbagai alasan yang melatarbelakangi penolakannya sebagai eksekutor sanksi hukuman kebiri dalam perspektif kaidah-kaidah hukum Islam (qowa’id fiqhiyyah).

Dalam praktiknya, implementasi prosedur kebiri dapat melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada seorang yang mengalaminya. Atas dasar pertimbangan tersebut, keberadaan figur dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk menjadi eksekutor penerapan sanksi hukuman kebiri, dikarenakan kompetensi yang dimilikinya. Namun di sisi lain, profesi dokter yang berpedoman pada prinsip kedokteran berbasis bukti memandang efektivitas kebiri kimia masih menjadi pertanyaan karena belum adanya studi double blind yang kuat membuktikan efektivitasnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi bagian dasar penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas keterlibatannya sebagai eksekutor kebiri. Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,”Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, No.2 (2018):69.

Jika dilihat dalam isi fatwa penolakan IDI, terdapat bebrapa argumen yang menjadi pertimbangan atas penolakan peran dokter sebagai eksekutor sanksi hukuman kebiri. Namun dalam sub bab analisis ini hanya dua pertimbangan yang akan dijadikan sebagai objek analisis. Hal demikian disebabkan penulis memandang dua pertimbangan tersebut dapat dikatakan sebagai pertimbangan paling fundamental yang melatarbelakangi adanya penolakan profesi dokter sebagai eksekutor dalam impelementasi hukuman kebiri. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.  
Pertama, keberadaan tugas profesi dokter dalam kehidupan yang sejatinya untuk membantu penyembuhan rasa sakit, mengurangi rasa sakit dan meringankan penderitaan yang dialami oleh seseorang yang menjadi pasiennya, serta berusaha meningkatkan kebahagiaan pasien dan keluarganya. Berbagai tugas profesi dokter tersebut sebagaiamana telah menjadi sumpah dokter dan kode etik kedokteran yang prinsip etiknya, yakni berbuat baik), tidak merugikan, menghormati otonomi pasien. Jika dilihat dari substansi argumen pertama ini terlihat bahwa sejatinya tugas profesi dokter menekankan pentingya keselamatan jiwa pasien. Hal ini menunjukan bahwa tugas profesi sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa manusia. 

Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia, 2.

Penjagaan keselamatan jiwa yang menjadi prinsip etik dalam tugas perofesi dokter dalam perspektif tujuan pensyariatan hukum Islam (maqasid shariah) merupakan salah satu aspek fundamental yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Penting diketahui bahwa menjaga keselamatan jiwa manusia yang disebut sebagai hifz nafs merupakan salah satu tujuan dari pensyariatan hukum Islam yang berada pada level primer (dharuriyyat). Artinya sebuah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, karena jika  tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan umat manusia. Betapa penting dan wajibnya menjaga keselamatan jiwa manusia ini sebagaimana penting menjaga eksistensi agama (al-din), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), harta (al-maal). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan jiwa manusia (pasien) sebagai prinsip etik dalam tugas profesi dokter merupakan prinsip yang sejalan dengan tujuan dalam pensyariatan hukum Islam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya prinsip etik tersebut menjadi basis penolakan peran dokter sebagai eksekutor dalam implementasi sanksi hukum kebiri. Mengingat secara empirik, pemberian sanksi kebiri kimia tersebut dapat menciderai atau memberikan dampak kerusakan maupun bahaya bagi seseorang. 

Para ulama klasik yang dikenal sebagai pencetus konsep maqasid shariah, seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Asy-Syathibi umumnya tidak memberikan definisi atau penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan term maqashid syariah dengan lengkap. Al-Ghazali misalnya, dalam Kitabnya “Al-Mustashfa” hanya menjelaskan  terdapat lima hal yang menjadi maqashid syariah, antara lain memelihara agama (hifz din),  jiwa (hifz nafs), akal (hifz aql), keturunan (hifz nasl) dan harta (hifz mal). Begitu juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas memberikann definisi maqashid syariah. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika definisi maqashid syariah akan ditemukan pada karya ulama modern, seperti Ibnu Asyur  mendefinisikannya sebagai pelbagai makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Al Fasi menjelaskan  maqashid syariah sebagai tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Kemudian Ar-Raisuni mendefinisikan maqasid shariah sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba. Ahmad Sarwat, Maqashid Shariah (Jakarta; Rumah Fiqh Publishing, 2019), 17-21.

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyyah (Yogyakarta ; Ar-Rruzz Media, 2019), 53.

Ahmad Sarwat, Maqashid Shariah, 53.

Kedua, keberadaan profesi dokter dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan, baik badannya sendiri maupun orang lain. Ketentuan tersebut dikuatkan dalam Kode Etik Kedokteran lndonesia (KODEK|,2OI2). Tidak hanya itu, tidak terdapat satu pasalpun dari jumlah 21 pasal kode etik, dan 28 pasal disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang memperkenankan dokter melakukan atau bertindak  untuk mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan. 

Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia, 2.

Pertimbangan argumen kedua di atas menunjukan bahwa terdapat pedoman atau prinsip yang dipegang kuat profesi dokter dalam menjalankan tugasnya untuk tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain. Prinsip demikian paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi aldhororu yuzaalu (kemudaratan harus dihilangkan).Penting diketahui bahwa dalam kaidah fikih tersebut memuat ketentuan hukum bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak atau membahayakan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Namun demikian sejatinya dalam konteks pelarangan untuk melakukan tindakan perusakan atau hal yang membahayakan keselamatan orang lain tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya dalam kondisi tertentu tindakan tersebut diperbolehkan demi mewujudkan keselamatan hidup umat manusia. seperti halnya tindakan yang telah menjadi ekskutor dalam penjatuhan hukuman qishas dan had  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perspektif kaidah fikih, jika seorang dokter menjalankan tugas sebagai eksekutor dalam impelementasi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia bukanlah hal yang bertentangan secara syariat. Hal demikian disebabkan tujuan dari penerapan sanksi tersebut untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan serupa yang dilakukan oleh orang lain. 

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, 56.

Darmawan, Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, 36.

Qishas merupakan bentuk sanksi hukuman yang serupa dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menerima qishas, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Maqashid al-Syari’ah menjelaskan bahwa qishash dalam alQuran merupakan akibat hukum dari kejahatan terhadap manusia dan ‘illahnya ialah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, jika qishash itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia, keamanan, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat di dunia akan terjamin. Ahmad Rajafi, “Qishas dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqot),” Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8, No. 2 (2010): 476.

Had adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadis, Tindak pidana atau jarimah hudud adalah: Had zina, dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam, had qadhaf (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, had sariqah (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, had minum khamar dihukum 40 kali cambuk, had hirabah (perampokan) dihukum sesuai dengan kiteria perbuatan yang dilakukan, had albaghyu (pemberontakan) dihukum mati, dan had riddah (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh bentuk had tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur’an dan Hadis. Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2. (2018): 530.

Selain kaidah al aldhororu yuzaalu, terdapat juga kaidah fikih yang berbunyi al-umuuru bi maqasidiha (semua perkara bergantung pada tujuannya /niatnya). Di mana penting disadari bahwa fungsi niat dalam perspektif epsitemologi penetapan hukum Islam, dapat menjadi penentuan (at-ta‟yin) spesifikasi atau kekhususan suatu perbuatan yang dilakukan seseoarng. Oleh sebab itu, maksud dari kaidah tersebut menyatakan bahwa ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan mengacu pada apa yang menjadi tujuan dari pelakunya. Dengan demikian, jika kaidah tersebut digunakan untuk membaca atau menghukumi tindakan dokter sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi hukuman kebiri tidak secara otomatis dipandang sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai atau membahayakan seorang yang menjadi pelaku pedofilia, melainkan harus dilihat dari niat atau tujuan sesungguhnya yakni dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku demi kemaslahatan jiwa hidup umat manusia (al-maslahat al-ammah) agar tidak terjadi kembali kejahatan pedofilian serupa.  

Dasuki Ibrahim, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, 44.

Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, 30.

E.	Penutup
Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa argumen penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait keterlibatan perannya sebagai eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilian masih dapat dipertimbangkan kembali dalam perspektif filsafat hukum Islam. Keberadaan prinsip penjagaan keselamatan jiwa yang menjadi prinsip etik dalam tugas perofesi dokter merupakan hifz nafs (penjagaan keselamatan jiwa). Di mana hifz nafs menjadi salah satu tujuan dari pensyariatan hukum Islam (maqasid shariah) yang berada pada level primer (dharuriyyat). Kemudian pada prinsip dalam menjalankan tugasnya untuk tidak membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain paralel dengan kaidah hukum Islam (fikih) yang berbunyi aldhororu yuzaalu (kemudaratan harus dihilangkan). Namun penting diketahui ketentuan kaidah fikih tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya dalam kondisi tertentu tindakan tersebut diperbolehkan demi mewujudkan keselamatan hidup umat manusia. seperti halnya tindakan menjadi ekskutor dalam penjatuhan hukuman qishas dan had. Dengan demikian dapat dikatakan jika seorang dokter menjalankan tugas sebagai eksekutor dalam impelementasi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia bukanlah hal yang bertentangan dengan norma hukum Islam. 

Daftar Pustaka
Alam, Kodrat, “Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”Jurnal Hukum Unissula, Vol.36, No.2 (2020).
Andiko, Toha, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah, Yogyakarta: Teras, 2011
Daming, Saharuddin, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM” Supermasi Hukum, Vol.9, No.1 (2020).
Darmawan, Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah (Surabya :Revka Prima Media, 2020),6
Ediwarman, “The Human Rights Protection in The Process of Justice,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, No.1 (2000).
Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Kebiri Kimia.
Hidayatullah, Syaiful, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini, “Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia,”Jurnal Akrab Juara, Vol.5, No.3 (2020).
http://peraturan.go.id/UU.html, di akses pada tanggal 06/02/2017, pukul 22:10 WIB.
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160526202106-32-133705/cakupan-rUU-kekerasan-seksual-lebih-luas-dari-perppu-kebiri/
http://www.KPAI.go.id/berita/asrorun-niam-sholeh-setidaknya-UU-kebiri-ini-bikin-efek-jera-bagi-pelaku-kejahatan-seksual di akses pada hari kamis 14 september 2017 pukul 19:24 WIB
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/11/o8lopx377-mui-lebak-tak-setuju-hukuman-kebiri-ini-alasannya diakses kamis 23 februari 2017 pukul 19.00 WIB
Ibrahim, Dasuki, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, Palembang : Noerfikri, 2019.
Ibrahim, Dasuki, Al-Qawa’id Al-Maqashidiyyah, Yogyakarta ; Ar-Rruzz Media, 2019
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Bandung : Alfabeta, 2017
Islamy, Athoillah “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesi,” Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2021).
Kartika, Ari Purwita, M. Lutfi Rizal Farid, dan Ihza Rashi Nandira Putri,“Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol. 27 (2020)
Khaidir, Masrizal, “Penyimpangan Seks (Pedophilia)”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.2 (2007):
Krismiyarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual Yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi” Jurnal Media Hukum, Vol.22 No.2 (2015)
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017
Muiz, Abdul, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam,” al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol.3,No.1 (2020).
Oswald, Zachary Edmonds, “Off with His”: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences,” Michigan Journal of Gender and Law, Vol. 9, Issue 2 (2013).
Panduan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang : Pascasarjana UIN Walisongo, 2018.
Rajafi, Ahmad, “Qishas dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqot),” Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8, No. 2 (2010)
Sarwat, Ahmad, Maqashid Shariah (Jakarta; Rumah Fiqh Publishing, 2019).
Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, “Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri,”Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol.2, No.2 (2018).
Stinneford, John F.  “Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity” Spring, Vol. 3, Issue.3 (2006)
 Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPHAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016.
Surya, Reni, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2. (2018).