Konstitusional Review : Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan

Abstract

Abstrak
Gagasan Pengujian Konstitusionalitas atau Konstitusional Review dan
pelaksanaannya menjadi tema kajian dalam tulisan ini. Praktek
Konstitusional Review saat ini telah dianut secara luas oleh negara-negara
di dunia dengan corak dan model yang berbeda. Meskipun demikian
secara substansial diakui gagasan ini merupakan ide yang sangat brilian
yang dibutuhkan saat ini terutama negara-negara demokrasi baru. Secara
umum perbedaan praktek Pengujian Konstitusionalitas tersebut
mengandung tiga aspek utama yakni Kelembagaan, Prosedur dan sifat
Putusannya. Dalam konteks kelembagaan ada tiga model utama yakni

pertama, model Institusionalisasi khusus dengan membentuk lembaga
tersendiri seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria. Kedua,
Model perluasan kewenangan lembaga yang ada dalam hal ini Mahkamah
Agung seperti praktek pengujian konstitusionalitas di Amerika Serikat.
Ketiga, Model ekstra Judicial dengan membentuk badan baru secara
khusus tetapi berkarakter politik dan bukan merupakan badan peradilan,
praktek seperti ini ditemukan di Perancis dengan Conseil Constitutionell.
Eksistensi lembaga Pengujian Konstitusionalitas berimplikasi pada aspek
procedural dan bentuk pengujianya. Bagi lembaga pengujian yang
berbasis pada asas yudisial mekanisme ini bersifat a posteriori review dan
Juga a priori review sedangkan lembaga pengujian yang berbasis politik
mekanismenya lebih bersifat a priori review oleh karenanya disebut
constitusional preview. Model-model pengujian konstitusionalitas tersebut
menjadi representasi model yang saat ini sedang mengemuka, meskipun
setiap Negara yang mengadopsi gagasan ini memiliki ciri khas tersendiri.
Jika dilihat dalam konteks fungsionalisasi pada prinsipnya lembaga
pengujian yang dibentuk secara tersendiri (Mahkamah Konstitusi) lebih
kuat dan memiliki peran yang besar sebagai pengawal dan pelindung
Konstitusi.
Kata Kunci: Konstitusional Review, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung