Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus masyarakat bugis di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai pada saat proses akad nikah yang berlangsung yang tidak sesuai dengan yang telah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sebab itu menurut calon mempelai pengantin laki-laki merasa hal itu tidak dibolehkan untuk  membohongi dengan menyebutkan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disebutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai terjadi di desa akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak dari Penggelembungan nilai uang panai jika ditinjau dari Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni marak terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang panai, adalah thal tyang ttidak tbaik tuntuk tditerapkan tdimasyarakat , tkarena thal titu tdapat tmerugikan tdua bela pihak keluarga tyang tingin tmenyatu ttetapi tterpecahkan tkarena tgengsi tkeluarga tmereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat di Desa Akuni tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-darurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.