Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Desa
DOI:
https://doi.org/10.31332/qjclr.v1i2.3441Abstract
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa (Studi Kasus Di Desa Kapuwila, Kecamatan Lalaembuu, Kabupaten Konawe Selatan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah desa dan BPD serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan wewenang. Bahan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintahan di desa kapuwila tidak berjalan dengan baik karena adanya disharmonisasi, miskomunikasi dan misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD yang berdampak terhadap buruknya tata kelola kelembagaan desa. Dalam hal ini buruknya kerja sama dalam hal pembangunan baik secara koordinatif, konsultatif maupun kemitraan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu kerja sama antara kepala desa dan BPD, partisipasi masyarakat dan faktor politik.
Kata Kunci: Relasi, Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah.References
Kadir, Munawir. (2016). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa DanBadan Permusyawaratan Desa DalamPembangunan Desa(Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa).repositori.uin-alauddin.ac.id. UIN Alauddin Makassar, Makassar.
Sudiarta, I Nengah. (2017). Sinergi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Bidang Pendidikan Di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017.Jurnal Widya Accarya.VOL 7.NO.1.
