Archives

2021

Cover Page

Vol 1, No 2 (2021): Qaimuddin

(1) Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017, (2) Efektivitas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, (3) Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah  Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Desa, (4) Analisis UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Kode Etik IAIN Kendari Terhadap Aksi Demonstrasi Tahun 2017-2019 di IAIN Kendari, (5) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah di Kota Kendari, (6) Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan dan (7) Peranan Dinas Sosial Kota Kendari Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961

Cover Page

Vol 1, No 1 (2021): Qaimuddin

(1) Elminary Arnaj dan Ahmad dengan judul Implementasi Hak Pendidikan dan Pengajaran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dalam Tinjauan Maslahah, (2) Implemetasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe), (3) Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an pada Usia Sekolah dan Masyarakat Islam di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua  Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam, (4) Implementasi Perlindungan Hak-hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Konawe Selatan, (5) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lapoa Indah Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan), (6) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di Polres Konawe Selatan dan (7) Konsistensi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.