Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di Polres Konawe Selatan
Abstract
This study aims to find out Islamic Law in Government Regulation Nomos 60 of 2016 concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Indonesian National Police at the Konsel Police. Konsel has complied with the applicable rules regarding the procedure for depositing PNBP. The second PNBP has not been implemented optimally because violations are still found, such as SIM makers not taking the exam test, the registration queue is irregular, and there are still illegal levies. Third, in terms of Islamic law, the PNBP process is in accordance with Islamic law, especially regarding the procedures for depositing PNBP but its implementation has not been maximized and even violations are found that are contrary to the principles of justice (QS. An-Nisa 135) and the principle of equality (QS Al-Hujurat 13).
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat), Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017
Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003
Asmawi, Studi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, 2012
Badri Khaeruman, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2010
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta:PT Rajagravindo Persada, 1999
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Cet Ke-2, Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2008
Cik Hasan Bisri, Hukum Islam Dcm Percmcitci Sosial, Jakarta: Pt Rajagravindo Persada,2004
S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 1989
Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Ouran Dan Terjemah, Cet Ke-10, Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2014
Djoko Muljono, Hukum Pajak, Yogyakarta:CV Andi, 2010
Fathurrahman Djamil, Filsafat Ilmu Hukum, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997
Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:Garaha Ilmu, 2012
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa,2008
Kamaruddin, Metode Penelitian Hukum, Kendari: C V. Shadra, 2009
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam:pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012
Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, Jakarta:PT Rajawali Pers, 2014
Muhammad Dja’far Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta:Rajawali Press, 2008
Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung:CV Pustaka Setia, T.Th
Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015
Mukti Fajar, Nur Dewata, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris, Cet-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:PT Rajagravindo Persada, 2007
Ronni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung :Refika Aditama, 2010
Sjachran Basah, Hukum Tata Negara Perbandingan, Bandung: PT. Alumni, 2012
Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UII Press, 1998
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007
Suparman Usman, Hukum Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Islam, Jakarta:Gaya Media Prtama, 2002
Suratman, Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Peimlisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), B andung: Alfabeta, 2014
Yuswalina Dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Di Indonesia, Malang: Setara Press, 2016
Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Peraturan Perundang-Undang
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
Republik Indonesia, Peraturan kepala kepolisian negara republik modesia nomor 1 tahun 2015 tentang pengeloaan penerimaan negara bukian pajak pada kepolisian negara republik indonesia
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi
Republik Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahim 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahim 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia, Peraturan Per undang- Undangan Nomor 50 Tahmi 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahim 1945, Amandemen Ke-3
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahmi 2003 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 20 Tahmi 1997 Tentang Keuangan Negara
Internet, Jurnal dan Tesis
Alfi Syahril Fuadi, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan
Pada Universitas Syi 'ah Kuala, Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi Vol.4.0.1 Januari 2011
Cara membuat sim dengan mudah tanpa masalah, https://m.disitu. com
Surat Izin Mengemudi,
Https:Id.Wikipedia.OrgWiki SuratJ^zinjVtengemudiPeraturanPemerintah(Indonesia),
Https:"Id.m. Wikipedia. Orz/Wiki/PerciturcmPemerintcih(Indonesici
Pungutan liar (pungli) pengertian & (faktor penyebab-tindak pidana), dosenpendidikcm. com
Rifai Yusuf, Peraturan Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertahanan Oleh Badan Pertanahan Nasional, Tesis, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
Santoso, pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak dibidang kehutanan dalam melestarikan fungsi lingkungan, jurnal mimbar hukum, 2009
Refbacks
- There are currently no refbacks.